Tim Terpadu Imbau Masyarakat Tidak Jualan di Jembatan Kelok 9

       Padang-today.com – Tim penertiban terpadu menghimbau masyarakat untuk tidak berjualan lagi di jembatan kelok 9.

Advertisements

“Tim penertiban tetap menghimbau masyarakat utk tdk berdagang di bau jln krn akan membayakan dari segi keselamatan berlalu lintas baik para pedagang maupun pengunjung,”kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit ketika di hubungi.

Ia menjelaskan,PKL berjualan dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jembatan kelok 9.

“Akan ada pengawasan terpadu terdiri
Pol PP, Polisi dan juga petugas Dinas perhubungan di ruas jalan tersebut,”ungkapnya.

     Saat ini berdasarkan laporan jumlah PKL di kawasan kelok sembilan ini berjumlah 160. “Kita berharap pemidahan ini tidak menjadi keributan yang tidak perlu,”imbuh Nasrul Abit.

Ia menyatakan, ruas jalan jembatan kelok 9 tersebut akan di pasang rambu-rambu lalu lintas.

“Balai Jalan Nasional rencana akan memasang rambu-rambu sebelum 6 Juni 2018,”katanya.

Sementara itu Dir.Lantas Polda Sumbar, Kombes.Pol Singgamata menyatakan, tidak ada lagi pengendara berhentikan kendaraann di ruas jalan jembatan layang.

“Kendaraan tidak boleh berhenti di ruas jalan jembatan kelok 9,”kata Kombes Pol Singgamata saat dihubingi.

Ia menjelaskan, polisi akan patroli di ruas jalan jembatan kelok 9 tersebut agar kendaraan tidak berhenti.

“Jika kedapatan oleh petugas masih mobil berhenti, terpaksa kendaraan direk dan langsung ditindak tegas,”ungkapnya.

Ruas jalan jembatan kelok 9 tersebut di pasang rambu-rambu larangan berhenti. “Adanya rambu-rambu tersebut pengendara tertib berlalulintas di jalan raya,”imbuhnya.

Ia menyatakan,ruas jalan jembatan kelok 9 tersebut tidak dibenarkan kendaraan berhenti.

“Ada pedagang berjualan di sana kondisk  ruas jalan menjadi sempit,hal ini sangat membahayakan bagi pengendara mau pedagang sendiri,”katanya.

Ia menjelaskan,ketentuan menjadikan ruas jalan tempat jualan ini amat bertentangan  dengan aturan lalu lintas (UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkuta jalan dan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang jalan), Permenhub No.111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penempatan batas Kecepatan.

Serta Perda Kabupaten Limahpuluh Kota No 9 Tahun 2009 pasal 1. “Aturan perundang-undangan ini harus di patuhi dan di taati masyarakat,”tegasnya.

          Sangat bersyukur telah ditertibkanya PKL di sepanjang ruas jalan jembatan kelok 9 tersebut. “Saya apresiasi kerja pemerintah telah membuka lapak PKL di ruas jalan tersebut,”imbuh Singgamata.(der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*