Tujuh Balon DPD RI Terindikasi Pengurus Parpol

Advertisements

    Padang-today.com – Tujuh orang bakal calon (balon) anggota DPD RI terindikasi pengurus aktif di partai politik peserta pemilu 2018.

    “Kami mendapatkan informasi ada tujuh balon anggota DPD-RI terindikasi pengurus parpol,”kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen di Padang.

  Ini baru tujuh terindikasi,namun bisa saja lebih dari tujuh orang terindikasi pengurus parpol. “Pihaknya sudah menyampaikan nama-nama terindikasi pengurus parpol ketika penyerahan berkas perbaikan balon anggota DPD-RI,”ungkap Amnasmen.

Ia menambahkan, balon anggota DPD-RI terindikasi pengurus parpo diminta untuk secepatnya mengurus surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol

    “Kami harapkan balon anggota DPD-RI segera menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU Sumbar,”tegasnya.

   Informasi diterima KPU balon anggota DPD-RI terindikasi pengurus parpol yakni Afrizal di parpol Gerindra, Chairul Umaya tercatat pengurus partai Nasdem, Komi Chanigo pengurus parpol PBB, Nurkhalis parpol Gerindra.

Kemudian Muslim M. Yatim PKS, Desra Ediwan Anantanur Parpol Golkar, Icu Zukafril parpol PAN.

     Ia menyatakan, KPU Sumbar telah menerima petunjuk dari KPU-RI soal pengunduran diri balon anggota DPD-RI.

“KPU RI sudah menurunkan PKPU nomor 26 Tahun 2018, hal ini menindaklanjuti penyempurnaan revisi PKPU nomor 14 terhadap calon Anggota DPR-RI”,katanya.

    Ia menjelaskan, keluarnya PKPU nomor 26 Tahun 2018 hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Hasil keputusan MK inilah ditindaklanjuti oleh KPU dengan keluarnya PKPU nomor 26 Tahun 2018, berbunyi balon anggota DPD-RI tidak boleh pengurus parpol,”ungkapnya.

    Surat pengunduran diri balon anggota DPD-RI harus menyampaikan  sebelum ditetapkan daftar calon sementara (DCS) pada 31 Agustus 2018, artinya surat harus diberikan pada 30 Agustus

Legalisasi surat keputusan (SK) pemberhentian pengurus parpol harus sampaikan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 20 September artinya pada 19 September 2018 balon wajib menyerahkan pada KPU Sumbar.

    “Bila balon anggota DPD-RI tidak menyerahkan surat pengunduran diri pengurus parpol menjelang DCS dan satu hari menjelang DCT maka konsekuensi nya yakni KPU tidak memasukan namanya dalam DCS dan tidak dimasukan DCT,”tegas Amansmen.

    Sementara itu Izwaryani Komisioner Divisi Teknis KPU Sumbar, menyatakan, bagi balon anggota DPD-RI dinyatan MS masih tercatat sebagai pengurus partai politik diminta untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol.

    “Kami ingatkan balon anggota DPD-RI pengurus aktif secepatnya menyerahkan surat pengunduran diri,”katanya.

Balon anggota DPD-RI jangan sampai terganjal karena surat pengunduran pengurus parpol tidak ada. Tidak itu saja, bila ada balon anggota DPD-RI masih tercatat sebagai Aparatur Sipil negara (ASN) mulai mengurus surat pengunduran diri dari sekarang.

Surat pengunduran diri harus diserahkan pada 13 September 2018, sedangkan ASN sudah memasuki masa pensiun menyerahkan sebelum 13 September 2018.

     Jika SK sudah ada segera masuk jangan tunggu lagi, segera antar ke KPU. “Jangan lama-lama memberikan ke KPU,”tegas Izwaryani.

    Sebelumnya Komi Chaniago bakal calon  (balo) anggota DPD-RI mengakui sudah mengundurkan sebagai pengurus PBB.

“Ketika sudah mendaftar sebagai balon anggota DPD-RI mengudurkan diri sebagai pengurus partai politik, bukan keluar sebagai anggota parpol,”kata Komi Chaniago di Padang.

    Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Komi Chaniago menyatakan, jika melihat peraturan perundang-undangan. dikeluarkan mk, kemungkinan banyak penafisan yang belum tepat sebelum keluar PKPU.

Bunyi putusan MK yakni anggota DPD-RI tidak boleh pengurus parpol, Yang disebut anggota DPD-RI adalah sudah mengucapkan sumpah dan janji.

Sementara yang sedang berjalan dalam proses adalah balon, bukan anggota DPD-RI.

“Jadi putusan MK hanya berlaku untuk anggota DPD-RI, bukan untuk balon anggota DPD-RI,”katanya.

Seandainya PKPU ada mengelurkan format bahwa calon anggota DPD tidak boleh anggota parpol sudah jelas.

“Jadi ini tidak ada format dari KPU, bagi balon anggota DPD-RI mundur dari kepengurusan parpol,”tegas Komi Chaniago.

    Ia menambahkan, KPU untuk memberikan format untuk balon anggota DPD-RI masih di kepengurusan parpol.

“Formatnya harus seragam khusus balon anggota DPD-RI masih tercatat sebagai pengurus parpol. Bagaimana teknis pengunduran balon dari dari kepengurusan parpol. Apa formulir yang harus diisikan oleh balon anggota DPD-RI,”ucapnya.(der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*