Tukang Ojek Kerap jadi Korban Finance

Sosialisasi BPSK bersama tukang ojek

Sosialisasi BPSK bersama tukang ojek

Advertisements

PADANGPANJANG,PADANGTODAY.COM—Pasca didirikan sejak dua tahun silam, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padangpanjang terus berupaya meningkatkan fungsi lembaga. Salah satunya membekali ratusan tukang ojek seputaran polemik sengketa dengan finance selaku pemberi kredit pada kegiatan sosialisasi di Aula Pondok Disain dan Promosi Senja Kenangan, Rabu (25/11).

Ketua BPSK Kota Padangpanjang, Iriansyah Tanjung menyampaikan keberadaan badan hukum tersebut hingga saat ini belum termanfaatkan dengan baik bagi para konsumen. Buktinya hingga di tahun keduanya ini, BPSK sangat minim menerima laporan terjadinya permasalahan yang merugikan pihak konsumen.
Bahkan pejabat eselon II sebagai Staf Ahli di Setko Pemko Padangpanjang itu, merasa sangat aneh jika di daerah berjuluk Serambi Mekkah ini tidak pernah terjadi tindakan yang merugikan para konsumen. Terutama terhadap para tukang ojek yang pada umumnya berurusan kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan finance.

“Sampai saat ini sejak didirikan pemerintah, BPSK sepertinya belum dimanfaatkan para konsumen yang tengah mengalami persoalan. Tidak mungkin di Padangpanjang ini konsumennya tidak pernah dirugikan pelaku usaha dalam proses jual beli. Namun mungkin saja selama ini para konsumen menganggap dirinya lemah, sehingga menyerah saja dengan kondisi yang dialaminya,” ujar Iriansyah.

Pada kesempatan yang sama, Iriansyah mengimbau para konsumen di daerah berhawa sejuk itu untuk tidak merasa sungkan memberitahukan setiap permasalahan menyangkut proses jual beli. Karena BPSK dikatakannya tidak mengenakan pungutan biaya dan bahkan memberikan kebebasan terhadap konsumen tanpa adaministrasi yang sulit.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padangpanjang, Fahmiron menyebut sengketa konsumen kerap terjadi karena kabaian keduabelah pihak dalam membuat perjanjian. Salah satu kasus disampaikannya, pihak asuransi tidak bersedia membayar klaim kepemilikan rumah karena nasabah yang bersangkutan wafat di saat iuran kredit baru berjalan belum cukup lama.
Demikian juga yang kerap menyebabkan tukang ojek menjadi korban penyitaan barang oleh pihak finace karena persoalan kredit menunggak. Hal itu terjadi karena baik pihak konsumen maupun pelaku usaha, tidak membuat akad kredit atau perjanjian yang sama-sama dipahami keduabelah pihak sehingga tidak berujung pada suatu sengketa.

“Sengketa tidak hanya merugikan pihak konsumen, sebaliknya juga dialami para pelaku usaha. Namun dalam hal ini, khusus bagi konsumen dapat menyampaikan pengaduan melalui BPSK. Dan pengadilan sesuai dengan fungsinya, tidak akan pernah pandang bulu dalam mengambil putusan hukum. Jika pelaku usaha “nakal” terbukti merugikan konsumen, akan kita sikat. Seperti halnya suatu finance di Bukittingi yang akhirnya perusahaan tersebut ditutup, karena pengaduan konsumen terhadap BPSK,” pungkas Fahmiron.

Salah seorang tukang ojek di bilangan Pasar Padangpanjang, Arisman, 36, mengaku baru mengetahui ada tempat mengadu bagi mereka dari rongrongan pihak finance. Selama ini dikatakannya, cukup banyak rekan senasib harus mengikhlaskan kendaraan disita depkolektor. “Kami selama ini memang tidak tahu proses pengaduan terhadap BPSK,” ungkap pria beranak dua asal Kelurahan Ngalau tersebut. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*