Unand Dililit Masalah Tanah

DSC_0202

Advertisements

PADANG,PADANGTODAY.COM -H Hamar Dt. In­do­langik (82) meminta Universitas Andalas (Unand) untuk segera menyelesaikan masalah tanah yang menyebabkan dirinya dituntut di pengadilan negeri Kota Padang.

Datuak dari suku Chaniago tersebut ber­sama kuasa hukumnya mengharapkan pihak Unand melepas tanah hak pakai yang sudah bertahun-tahun.

“Kami masih berupaya un­tuk menempuh jalur musya­warah dengan pihak Unand.­Jika tidak ada titik temu maka akan kami tempuh lewat pengadilan,” terang, Penasehat Hukum Syahindra Nurben.

Menurutnya langkah ter­sebut sudah tepat dilakukan, karena H. Hamar Dt. Indo­langik merasa telah dipida­nakan oleh polisi terkait lapo­ran Unand tentang penye­robo­tan tanah. Kasus tersebut pun berlanjut ke meja hijau dan H. Hamar Dt. Indolangik divonis bersalah.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihak dari H. Hamar Dt. Indo­langik melakukan upaya banding dan PT menerima permintaan banding dari H. Hamar serta membatalkan putusan dari Pe­ngadilan Negeri Padang dengan nomor 91/PID.C/2015/PN.Pdg pada tanggal 15 Desember 2015 serta memulihkan harkat dan martabat H. Hamar Dt. Indo­langik.

“Banding yang dikabulkan PT  berpendapat dimana ada perbuatan H.Hamar Dt.Indo­langik  bukan perbuatan pidana. Karena pada tahun 1982 H. Hamar Dt.Indolangik menghi­bah­kan tanah kepihak Unand. Nah ini permasalahannya,” te­rangnya.

Sebelumnya, Pengadilan Ne­geri Padang telah mengeluarkan putusan yang berbunyi bahwa H. Hamar Dt. Indolangik terbukti bersalah dan menghukumnya dengan hukuman selama 20 hari dengan masa percobaaan 10 bulan. Dimana, putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal Siswadmono Radiantoro.

Perkara ini berawal saat H. Hamar Dt. Rajo Indolangik, pemilik tanah ulayat kaum yang terletak di Jorong Koto Panjang Nagari Limau Manih, Keca­matan Pauh Kota Padang, dizo­nasi untuk kawasan kampus Unand pada tahun 1980. Tidak ada ganti rugi ketika proses pembebasan tanah Unand tahun 1981-1984 dengan luas 11.014 meter persegi.

Ganti rugi terkendala karena tanah tersebut berstatus berper­kara dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis. Maka rektor Unand meminta kesediaan H. Hamar Dt. Rajo Indolangik memberikan tanah untuk jalan seluas 4.057 meter persegi dan H. Hamar Dt. Rajo Indolangik memberikannya.

Lalu pihak rektor Unand meminta kesediaanya untuk me­ng­i­zinkan tanah seluas 2.307 meter persegi untuk dibangun perumahan dosen (Perumdos) dengan catatan akan diganti kepa­da yang menang perkara nantinya, lalu H. Hamar Dt. Indolangik pun menyetujui. Namun, perkara ini berlanjut hingga ke Makamah Agung dan telah dinyatakan pu­nya kekuatan hukum.

Dengan demikian, sisa tanah 6.957 meter persegi dari luas tanah 11.014 meter persegi  sete­lah dikurangi dan dihibahkan untuk jalan seluas 4.057 meter persegi adalah tanah milik H. Hamar Dt. Rajo Indolangik.

Selanjutnya tanpa diberikan kepada H. Hamar Dt. Indo­langik, pihak Unand pun mela­kukan pengukuran tanah dan memproses penerbitan sertifikat hak. Terbitlah sertifikat pakai nomor 1 tahun 1982. Kemudian, diubah menjadi sertifikat Hak Pakai nomor 24 tahun 2009 ke dalam peta sertifikat hak pakai.

Dari sertifikat tersebut, dima­sukkanlah tanah milik H. Hamar Dt. Indolangik seluas 2.307 meter persegi dan tanah perum­dos ditambah 909 meter persegi tanah yang dikuasai H. Hamar Dt. Indolangik. Sedangkan, tanah yang luasnya 3.741 meter persegi sudah disertifikatkan oleh H. Hamar Dt. Indolangik.

Tapi, ketika H. Hamar Dt. Indolangik mengurus sertifikat tanah dengan luas 909 meter persegi ke BPN ke Kota Padang, pihak Unand malah menyurati BPN agar tidak menerbitkan hak tersebut. Persoalan tersebut juga telah dimediasi oleh kanwil BPN Sumatra Barat dan Ombudsman Pusat supaya Unand menye­rahkan tanah H. Hamar Dt. Indolangik yang sudah masuk ke dalam sertifikat nomor 1 itu, tapi Unand tidak mengindahkan.

Sementara itu, Rektor Unand, Prof. Tafdil Husni saat dihubungi wartawan menga­takan, permasalahan tanah terse­but saat ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan akan menunggu keputusan tersebut.

“Kami tidak bisa berko­men­tar banyak soal itu. Tapi, biarlah urusan ini diselesaikan oleh yang berke­pentingan, kami tidak mau banyak ikut campur,” ujarnya. (can)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*