Verifikasi Faktual, Nasdem Sumbar Diyatakan Memenuhi Syarat

Padang-today.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar melakukan verfikasi faktual 12 partai politik pascaputusan Mahkamah Konsitusi.

Advertisements

“Hari ini verifikasi faktual 12 partai politik,”kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen.

Ia menjelaskan, pelaksanaan verifikasi faktual itu sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 207 Juncto Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018. Adapun putusan MK itu memerintahkan agar verifikasi faktual dilakukan kepada seluruh Parpol.

“KPU membagi 6 tim dalam melakukab verifikasi faktual 12 parpol,”ungkapanya.

Secara jadwal, tambah Amnasmen verifikasi faktual ditingkat provinsi akan dilakukan pada 29-30 Januari 2018. Sementara di tingkat kabupaten atau kota pada 30-31 Januari 2018.”Bila ada parpol memenuhi persyaratn dapat dilakukan perbaikan,”jelas Amnasmen.

Ia menyatakan,KPU Sumbar tadi melakukan verifikasi faktual DPW NasDem.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai NasDem telah memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual. Adapun 3 indikator itu telah dipenuhi semua oleh partai itu.

“NasDem telah memenuhi indikator tersebut. Yaitu soal kepengurusan atau keanggotaan partai, domisili kantor partai politik hingga Pemilu 2019, dan keterlibatan perempuan sejumlah 30 persen,”katanya.

Saat diverifikasi tambah Amnasmen

Sementara itu Ketua DPW NasDem Sumbar,Muhammad Malkan Amin bersyukur NasDem memenuhi persyaratan saat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Sumbar.

“NasDem telah diverifikasi faktual,KPU menyatakan memenuhi syarat dinyatakan sudah memenuhi tiga aspek partai politik peserta pemilu 2019,yakni 30 persen keterwakilan perempuan,keanggotaan kepengurusan partai,serta domisili kantor,”katanya.

Sebelum KPU melakukan verifikasi faktual,tambah Malkan NasDem sudah siapkan kelengkapan syarat mulai dari keanggotaan kepengurusan tingkat provinsj keterwakilan perempuan yakni 30 persen di kepengurusan DPW maupun domisili kantor partai. “Jadi tidak ada persoalan verifikasi faktual dilakukan KPU,”ungkapnya.

Ia menambahkan,keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal verifikasi selayaknya harus dilaksanakan oleh KPU RI dan seluruh parpol peserta Pemilu 2019.

“Putusan MK yang mengharuskan dilakukannya verifikasi terhadap semua parpol untuk dapat mengikuti Pemilu 2014 adalah sesuatu yang sesuai dengan desain penyederhanaan bagi penguatan sistem kepartaian di Indonesia,”katanya.

Saat verifikasi faktual di NasDem Sumbar,terlihat Bawaslu juga ikut mengawasi ketika KPU melakukan verifikasi faktual. Andi Bastian,Herry,Reri dari Bawaslu Sumbar hadiri.(*)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*