Vifner: Perlu Regulasi serta Pengaturan Zonasi APK

Padang-today.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar inventarisir persoalan alat peraga kampanye (APK) partai peserta pemilu 2019.

“Bawaslu coba inventarisir permasalahan APK peserta pemilu yang ditemukan dilapangan,”kata Vifner Divisi Pengawasan Bawaslu Sumbar.

    Selalu bermasalah dari pantauan dilapangan apk itu, materi kampanye yang disampaikan itu hanya memuat visi misi dari partai politik sementara dalam berkampanye ini kan ada bagian dari partai politik.

“Ada secara khusus enggaknya tersampaikan tersampaikan visi misi dari caleg yang bersangkutan tapi ini yang tidak tetap yang disampaikan adalah definisi dari partai politik sehingga ini karena tidak terpakai oleh teman-teman partai politik,”pungkas Vifner.

   Kemudian soal belum terciptanya persepsi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu terkait regulasi, pemahaman peserta pemilu beda jangankan antar peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu juga ada perbedaan pemahaman.

Kadang-kadang pemahamannya terhadap berbagai regulasi ini berbeda-beda bahkan kadang-kadang tidak bertentangan pemahaman sama teman KPU teman-teman bawah ini implikasi terhadap proses penyidikan pelanggaran terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi di lapangan

“Juga kita temukan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai zona atau zona nya nggak jelas kan ada keluhan dari berbagai partai politik di lapangan,”sebut dia.

    Menurut Vifner, Kabupaten kota dalam membuat zona, banyak teman-teman mempersempit zonasi yang dikeluarkan, seperti di persimpangan, dekat lapangan akibatnya di satu titik perkampungan akan tertumpuk lah berbagai alat peraga kampanye yang semakin membuat semrawut pemandangan.

“Dari 19 kabupaten kota itu berbeda-beda semua pelaksanaannya harus lebih tegas oleh teman-teman, kami selaku penanggung jawab teknis dibawa ketika melakukan penertiban, pedoman kita itu adalah yang sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh teman-teman pasti kita tidak menimbulkan protes oleh peserta pemilu di daerah kenapa di kota itu berbeda penerapannya di Kabupaten beda lagi nah ini perlu di evaluasi lagi,”tegas dia.

  Menurut kami, lanjut dia teman-teman penyelenggara dalam kota hanya melayangkan surat kepada pemerintah daerah meminta titik titik pemasangan alat peraga kampanye, titik titik pemasangan rata-rata keluhan seperti itu kita lihat ketika kita melakukan dengan pemerintah di daerah kalau titik yang diberikan.

    Vifner menyatakan, belum lagi pelaksanaan kampanye melalui media sosial akun yang didaftarkan,  bagaimana dengan akun-akun yang tidak didaftarkan, kalau akunya didaftarkan ini kita pastikan ini tampaknya baik-baik saja karena mereka terdaftar akunnya jelas, yang tidak terdaftar Ini yang politisasi sara dan fitnah dan segala macamnya.

Bawaslu memang telah melakukan kerjasama dengan pelaku media sosial kalau ada akun-akun seperti itu kita laporkan ke mana di take down oleh pelaku media sosial ditutup, tapi kan peran para pelaku media sosial ini ditutup satu tumbuh seribu naikkan dan kami jujur saya belum menemukan solusi persoalan penggunaan media sosial selama masa kampanye akun atau pelaku yang menyebabkan Pemilu kita itu persoalan yang terjadi di media sosial.

Langkah-langkah kedua yakni kerjasama dengan kominfo, ketika bermasalah dilaporkan, ternyata akunnya ditutup.

“Kita memiliki keterbatasan dalam melakukan penindakan terhadap itu untuk mengawasi pelanggaran dalam kampanye di media sosial,”pungkas Vifner.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas