Wakil Walikota Padang Panjang Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Rapat Paripurna DPR

Padang Panjang, Padang-Today.com – Penyampaian Jawaban Walikota Padang Panjang Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang Panjang Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dalam Rapat Paripurna yang disampaikan oleh Wakil Walikota Padang Panjang dr. Mawardi Samak, M.KM di Aula Hotel Aulia, Rabu (4/7).Dalam penyampaian tersebut disaksikan oleh 11 orang anggota DPRD, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Kepala Sekolah se-Kota Padang Panjang.

Advertisements

Dari semua pandangan fraksi, Mawardi menyampaikan pandangan pertama dari Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Gerindra-PKS, Fraksi PPP-NASDEM ,dan terakhir Fraksi Bintang Demokrat.

Pada Fraksi Golkar Mawardi mrnyampaikan mengenai penentuan target PAD Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan bahwa target PAD sudah dirancang melalui kajian potensi, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek lainnya seperti realisasi tahun sebelumnya. Hal ini sudah disampaikan, dibahas dan disepakati pada waktu penetapan Perda APBD Tahun 2017 dan Perda Perubahan APBD Tahun 2017. Target inilah yang diperjuangkan pencapaiannya oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

“Alhamdulilah capaiannya tidak jauh meleset dari target yang ditetapkan yaitu 101,02%. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Golongan Karya bahwa perlu kreatifita dan program terpadu antar OPD untuk percepatan dan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan”, kata Mawardi.

Mawardi melanjutkan, rendahnya realisasi Belanja Hibah, Mawardi menyampaikan bahwa anggaran ini adalah gabungan dari hibah uang dan hibah barang. Untuk hibah berupa uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.512.037.200,- dan terealisasi 95%. Sedangkan hibah barang dianggarkan pada Belanja Langsung dalam program dan kegiatan OPD yang dalam pelaksanaannya juga telah dilakukan secara selektif, efektif dan efisien sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

“Demikian juga dengan Belanja Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi pemberian bantuan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial ini juga telah dilakukan secara selektif, dianalisa kepatutan dan kewajarannya. Penyebab rendahnya realisasi anggaran Bantuan Sosial ini diantaranya adalah karena komponen Bansos yang tidak direncanakan sampai akhir Tahun anggaran tidak terealisasi karena memang anggaran ini pada prinsipnya bersifat antisipatif, dimana pencairannya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan,” tambah Mawardi.

Mengenai dengan tanggapan bahwa masih adanya SILPA Tahun Anggaran 2017, dapat dijelaskan bahwa tentunya Pemko tetap berupaya menekan SILPA serendah mungkin dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan. SILPA Tahun 2017 adalah sebesar Rp.128.606.014.888,07 atau 17,46% dari total penerimaan (Pendapatan ditambah Penerimaan Pembiayaan) Tahun 2017, turun sangat signifikan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp.145.651.337.624,39 atau 21,08% dari total penerimaan (Pendapatan ditambah Penerimaan Pembiayaan).

“Kami sepakat bahwa ke depan realisasi SILPA ini agar dapat ditekan semaksimal mungkin dengan lebih mengoptimalkan perencanaan program dan kegiatan sehingga dapat terealisasi sepenuhnya,” ujar Mawardi.

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi Gerindra-PKS terkait dengan Optimalisasi Belanja Daerah bahwa ke depan perlu diambil langkah-langkah yang lebih strategis lagi agar Belanja Daerah dapat direalisasikan secara optimal.

“Untuk SILPA di Tahun 2017, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang,” kata Mawardi.

Mawardi juga mengatakan, kelanjutan pembangunan Pasar dan Islamic Center terlebih dahulu dilakukan audit, “Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan hal tersebut akan menjadi perhatian, serta mengenai mengalihkan pemanfaatan lahan Rusunawa yang baru menjadi Ruang Taman Terbuka Hijau dan Taman Baca, kami menilai bahwa saran tersebut masih perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut karena tidak sesuai dengan perencanaan semula. Namun demikian, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas saran dan usulan tersebut,” ujar Mawardi.

Terkait pemberian peringatan hingga sanksi tegas atas kelalaian pejabat teknis dalam melaksanakan program dan kegiatan, Mawardi juga menjelaskan bahwa telah memprogramkan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seluruh OPD.

“Bagi yang lalai dalam melaksanakan tugas tentunya terus menerus kami beri peringatan bahkan sanksi sehingga diharapkan dapat lebih memacu penyelesaian pekerjaan dengan baik,” tutup Mawardi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*