Wako Payakumbuh Tanggapi Fraksi DPRD

 Walikota Payakumbuh-Riza Falepi Menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD


Walikota Payakumbuh-Riza Falepi Menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD

Payakumbuh, PADANGTODAY.COM -Walikota Payakumbuh Riza Falepi, sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh, terhadap nota penjelasan Rancangan Perubahan APBD kota Payakumbuh tahun 2014, bertempat di aula sidang DPRD, Senin (27/10).

Dalam rapat paripurna DPRD yang dibuka ketua DPRD Yendri Bodra Dt. Parmato Alam didampingi wakil ketua Suparman dan H.Wilman Singkuan itu, Walikota Riza Falepi, menyimpulkan, Pemko Payakumbuh bersama DPRD mempunyai persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat kota Payakumbuh.

Buktinya, kata Walikota, dihadapan Anggota DPRD, para Muspida dan para SKPD, dengan cukup banyaknya tanggapan dan masukan-masukan yang signifikan dari DPRD yang harus kita sikapi bersama-sama secara arif dan bijak, demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat kota Payakumbuh yang kita cintai.

“Mudah-mudahan ke depan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan semangat kemitraan yang sejajar semakin terjalin sinergitas dalam menjalankan amanah rakyat kota Payakumbuh yang kita emban bersama, “ujar Riza.

Menanggapi tanggapan fraksi Partai Golkar terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 dan kendala-kendala yang dihadapi adalah keterlambatan pengiriman buku-buku dari penyedia, sementara proses pengadaannya sudah sejak bulan Mei 2014.

Tanggapan terhadap fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tentang kebijakan laba ditahan dari Bank Nagari sebesar 30%, dapat kami jelaskan, berdasarkan peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban pemenuhan modal minumum Bank Umum.

Maka Bank Nagari sebagai Bank umum menargetkan rasio permodalan diatas 15%, karena berorientasi kepada penguasaan pangsa pasar Bank Sumatera Barat minimal 30%. Dengan mempedomani regulasi tersebut struktur permodalan Bank lebih diarahkan kepada modal yang berasal dari pemegang saham dan hal tersebut memiliki peranan penting dalam penilaian aspek permodalan pada penilaian tingkat kesehatan bank.

Tanggapan fraksi Partai Demokrat, terhadap penurunan penerimaan pembiayaan daerah, pada awal penyusunan APBD tahun anggaran 2014, kita mengestimasikan Silpa tahun 2013 sebesar Rp66 milyar. Namun setelah dilakukan audit BPK RI terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2013, ternyata realisasi Silpa hanya mencapai Rp59 milyar.

Akibat terjadinya penurunan pembiayaan daerah sebesar Rp7 milyar, bukan karena manajemen keuangan yang kurang baik, namun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya mengalami penghematan anggaran dan ada juga kegiatan yang tidak terlaksana akibat beberapa kendala dilapangan yang menyebabkan kegeiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Menanggapi keraguan fraksi PAN terhadap pergantian pemerintahan Indonesia bersatu jilid 2 kepada pemerintahan Jokowi tidak akan mempengaruhi terhadap proses penyusunan Perubahan APBD tahun 2014 ini.

Kemudian, terhadap pelaksanaan JKN sudah berjalan sesuai aturan pelaksanaan dan kendala yang ditemui dilapangan dapat kami sampaikan, bahwa yang menjadi kendala adalah perbedaan data masyarakat yang harus dicover oleh JKN yang dikeluarkan oleh pihak BPJS.

Jawaban terhadap fraksi Partai Gerindra, peningkatan penerimaan pajak menandakan pembangunan yang kita laksanakan selama ini telah berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

Namun, kata Walikota Riza Falepi, terhadap turunnya retribusi daerah, secara angka, jumlah penerimaan retribusi memang mengalami penurunan tapi hal ini dikarenakan terjadi penyesuian rekening saja, dimana item retribusi pelayanan kesehatan dipindahkan ke rekening lain-lain sesuai dengan peraturan terkait yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Tanggapan fraksi PPP tentang komitmen pemerintah kota terhadap peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 15/2011 tentang kawasan tanpa rokok, tentu kita bersama berupaya selalu komit terhadap peraturan daerah yang telah kita setujui bersama.

Salah satu komitemen kita yakni mengintensifkan Satpol PP dengan mengawasi tempat-tempat kawasan tanpa rokok dan melakukan tindak pidana ringan bagi yang melanggar Perda tersebut, terutama dimulai dari tempat-tempat pelayanan publik seperti gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah.

Terhadap pandangan umum dari fraksi Bintang Nasdem, terhadap berita di media mas​sa yang menyebutkan Walikota tidak menyetuj​u​i Perda tentang izin pemakaian petak toko, kios, los dan palung kaki lima. Berita tersebut bersifat sepihak yang sangat menyudutkan DPRD, seolah-olah DPRD tidak memihak pada pedagang.

Terkait dengan izin petak toko, kios, dan sebagainya itu, dapat kami jelaskan, Ranperda yang diajukan itu adalah penyempurnaan dari Perda yang diberlakukan sebelumnya yaitu penyesuaian tarif retribusi bulanan terhadap toko, kios dan los yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Kemudian​, pandangan umum dari fraksi PDIP-Hanura, terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan selama lima hari dalam seminggu dapat kami jelaskan, dasar dilaksanakannya program tersebut agar tersedia satu hari khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler atau pengembagan diri bagi siswa.

“Khusus tentang pengelolaan dana BOS dari sisi pelaksanaan dan pengawasan kita berpedoman kepada peraturan Mentri Pendidikan tentang petunjuk teknis dana BOS. Dan mengenai pungutan pada sekolah-sekolah, maka memang menjadi perhatian kita semua agar sekolah gratis benar-benar dapat kita Lak​ sanakan, “ujar Walikota Riza Falepi.(​malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*