WALHI: Kebijakan Mudahkan Investasi Pemanfaatan SDA Ancam Kerusakan Lingkungan

   Padang-today.com – WALHI Sumbar menilai kebijakan pemerintan berencana memudahkan investasi dan semua sektor termasuk di Sektor pemafaatan sumber daya alam akan menjadi ancaman yang terbuka terhadap persoalan lingkungan.

    “Semenjak 1 dekade belakangan mulai dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi persoalan Lingkungan tidak mengalami penurunan bahkan meningkat dan persoalan tersebut berujung kriminalisasi terhadap masyarakat yang memiliki sikap yang berbeda dengan keinginan
investor, dinamika tersebut hampir terjadi di semua daerah di indonesia, di Sumatera Barat,”kata Uslani Direktur WALHI Sumbar ketika Prescon di Padang.

    Seperti aksi penolakan tambang emas PT. Inexco Jaya makmur di Kabupaten Pasaman perujukan dengan dIkriminalisasinya 5 warga Nagari Simpang Tonang yang menolak akvitas tambang emas tersebut.

    Begitu juga dengan izin ekplorasi pemantaatan panas bumi ar Gunung Talang di Kabupaten Solok yang berujung dengan ditahannya 3 orang masyarakat Nagar Batu Bajanjang dan 9 orang masih berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolistan Daerah Sumatera Barat, sampai hari ini belum ada upaya penyeiesaian yang mengakomodir aspirasi masyarakat.

  Begitu juga aktivitas pertambangan batubara di Kota Sawahlunto yang dilakukan CV. Tahiti Coal telah mengancam pemukiman penduduk Desa Sikalang sejak tahun 2017, lain lagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di Nagari Sariak Alahan Tigo, Kabupaten
Solok yang menyebabkan terganggu dan hilangnya 10 hektar wilayah kelola masyarakat (Kebun, Sawan dan tanaman masyarakat ) yang sampai saat ini belum ada kejelasan penggantian milik warga tersebut, lain lagi konflik perkebunan kelapa sawit tercatat semenjak akhir tahun 80 sampai sekarang tak Kunjung terselesaikan terdapat 47 konflik dengan melibatkarn perusahaan yang berada di 6 Kabupaten disebabkan oleh izin kepemilikan Hak Guna usana (Hou) yang tumpang tindn dengan tanah ulayat miik warga/kaum serta realisasi plasma yang tidak esuai dengan Kesepakatan awal dan semua kasus tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaaiannya,”jelas Uslani.

    Menurut Uslani, dari 2, 3 juta hektar kawasan hutan Sumatera Barat terdapat 20.349, 69 hektar berada dalam Izin Usaha Pertambangan (iUP) dan 3.851 hektar berada dalam HGU perkebunan diduga pemanfaatan kawasan hutan tersebut tanpa izin, belum lagi kasus pembalakan liar yang terjadi dalam kawasan hutan bankan merambat dalam kawasan Taman Nasioanal Kerinci Seblat (TNKS) yang tak kujung berakhir dan menjadi pelaku pembalakan liar tersebut padahal dampak pembalakan liar telah melahirkan bencana yang merugikan warga yang berada dekat dengan lokasi aktivitas pembalakan liar seperti yang dirasakan warga Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan.

    “Penanganan kerusakan ingkungan dan penyelesaian konflik Sumber Daya Alam pada dua periode Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno masih lamban dan jaun dari harapan masyarakat yang terdampak langsung dari konflik yang tidak terselesaikan, pengabaian dan pembiaran kerusakan lingkungan membuat suramnya keberlanjutan lingkungan hidup yang berkeadilan,”ungkap dia.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas