Walikota Launching Paten, Camat Lalai Digeser

 

Advertisements
Wako Riza Falepi menyerahkan SK PATEN kepada 5 se Payakumbuh sebagai tanda dimulainya sistem PATEN di Kota Payakumbuh

Wako Riza Falepi menyerahkan SK PATEN kepada 5 se Payakumbuh sebagai tanda dimulainya sistem PATEN di Kota Payakumbuh

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi launching Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), dalam acara di aula Kantor Camat Payakumbuh Barat di Tanjung Pauh, Selasa (9/2).

Terhitung hari itu,  147 kewenangan kepala daerah diserahkan kepada camat. Empat di antaranya, mengeluarkan surat izin,  yang selama ini berada di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Payakumbuh.

Launching Paten tersebut dihadiri Asisten I Yoherman, Kepala BPMPTSP H. Harmayunis, Kadisduk Capil Mediar Indra,  Sekretaris DPRD Erwan, seluruh camat di kota Payakumbuh, kepala kelurahan, LPM dan Bundo Kanduang serta sejumlah undangan lainnya. Payakumbuh Barat yang menjadi tuan rumah, mengemas acara ini dengan baik, ditandai pembukaan selubung papan nama oleh Walikota.

Laporan Kabag Tapem Payakumbuh Edvidel Arda, di awal acara, menjelaskan penyerahan kewenangan itu memenuhi sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan SK Walikota Payakumbuh No.  130.28/937/wk-pyk/2015, tentang pelimpahan sebagian  kewenangan walikota kepada camat.

SK tersebut juga diterimakan walikota kepada Camat Payakumbuh Barat Nurdal, Camat Payakumbuh Timur diwakili Sekcam Ezi Elfiwati,  Camat Payakumbuh Selatan Doni Prayuda, Camat Latina David Bachri dan Camat Payakumbuh Utara Novriwandi.

Sesuai dengan SK  Walikota tersebut, kewenangan yang diberikan adalah, 4 perizinan, 36 berbentuk rekomendasi, 20 berbentuk koordinas, 21 berbentuk pembinaan, 17 pengawasan, 11 bentuk penetapan, 13 macam fasilitasi, 2 bidang persiapan dan 13 macam penyelenggaraan.

Walikota Riza Falepi dalam sambutannya mengatakan, penyerahan kewenangan itu, untuk memudahkan masyarakat berurusan, terutama dalam soal perizinan. Camat diminta menyikapi SK walikota dimaksud, yang diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Jika tidak memberikan nilai positif terhadap pelayanan, kewenangan dimaksud bisa saja ditunjau ulang atau pejabatnya  yang digeser,” tegas walikota.

Dikatakan, Payakumbuh kota penerima penghargaan Invesment Award Nasional. Kota ini dinilai memiliki pelayanan perizinan terbaik di Indonesia. Karena itu, pemerintahan kecamatan harus lebih transparansi dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan SOP yang ada. Berikan kepastian pelayanan kepada publik yang berurusan, ingatnya.

Tidak hanya pihak kecamatan, walikota juga mengingatkan lurah, untuk mempelajari kewenangan yang diberikan kepada camat. Lurah dan LPM diharapkan mampu mensosialisasikan program Paten, sehingga tak ada keraguan bagi warga yang datang berurusan.(rel/dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*