Walikota Payakumbuh Sampaikan RDTR 2016-2036

Walikota Payakumbuh, H. Riza Falepi menyerahkan Ranperda RDTR ke Ketua DPRD Payakumbuh.

Walikota Payakumbuh, H. Riza Falepi menyerahkan Ranperda RDTR ke Ketua DPRD Payakumbuh.

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, dimuat agenda nota penjelasan Walikota Payakumbuh terhadap Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh tahun 2016-2036. Sidang Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (11/10).

Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD H. Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, serta Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi dan dihadiri oleh Forkopinda, seluruh asisten dan staf ahli, Kepala SKPD, Camat dan Lurah se-Kota Payakumbuh.

Walikota Payakumbuh Riza Fahlepi dalam penjelasannya menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Amanat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2036.

RDTR Kota Payakumbuh disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Payakumbuh. Secara garis besar Ranperda RDTR bermaterikan Rencana Detail Bagian Wilayah Perkotaan (BWP). BWP tersebut berisi rancangan mewujudkan Kawasan Pusat Kota sebagai Pusat Perdagangan Regional dan sebagai etalase Kota Payakumbuh dengan tetap menjaga harmonisasi dengan kawasan fungsional lainnya di kawasan Kota Payakumbuh.

“Selain Kawasan Pusat Kota, sektor pertanian, perkebunan, agro wisata, agrobisnis, serta pemukiman juga menjadi agenda penting dalam pengembangan RDTR Kota Payakumbuh ke depan,” tambah Riza.

Wako Riza berharap, dibentuknya Peraturan Daerah RDTR ini, akan tercipta suatu pedoman dan arahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik kawasan. RDTR juga diharapkan dapat menjadi arahan bagi instansi dalam penyusunan zonasi kawasan, pemberian izin kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan yang akan lebih di kembangkan dan di kelola secara efektif dan efisien serta lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*