Wawancara Khusus dengan H Atmi Fomi Ketua KONI Kab Solok yang “Dilengserkan”

.

* Wawancara Khusus dengan Atmi Fomi Ketua KONI Kabupaten Solok Periode 2015-2019
.

“HUKUM KARMA AKAN BERLAKU”
.

Jabatan Ketua KONI Kabupaten Solok dikudeta. Jabatan yang sebelumnya dipegang Atmi Fomi tersebut berpindah tangan ke ketua baru Rudi Horizon. Terhitung saat dilantik pada 24 Agustus lalu, Rudi dan kelompoknya “merampas” jabatan tersebut dari Haji Fomi. Bagaimana Fomi memandang dan menyikapi kudeta ini? Ikuti wawancara khusus wartawan www.padang-today.com / www.mediasportonline.com, RIJAL ISLAMY dengan ATMI FOMI berikut ini.
.
.

Bagaimana proses kudeta ini?

Yang jelas, mereka melakukannya secara diam-diam. Saya baru tahu saat mengantarkan SK revisi kepengurusan KONI ke Padang pada 27 Juni lalu. Di Padang saya bertemu dengan Plt Ketua KONI Sumbar Syaiful. Ia mengatakan akan ada Musorkablub di Solok, saya kaget. Saya balik ke Solok dan menemui bupati, tapi beliau tak berhasil saya temui.

Maka terjadilah Musorkablub yang ilegal tersebut pada 30 Juni dan KONI Sumbar menghadiri acara tersebut. Tempatnya di kompleks perkantoran Bupati Solok di Arosuka. Hasil yang ilegal dan penuh pemalsuan dokumen tersebut juga mendapat rekomendasi dari Bupati dengan nomor: 842/Bup-2016 tertanggal 18 Juli 2016 tentang rekomendasi penerbitan SK KONI Kabupaten Solok masa bakti 2016-2020. Dan KONI Sumbar pun melakukan pelantikan pada 24 Agustus lalu, yang dilakukan langsung oleh Plt Ketua KONI Sumbar Syaiful.
.
.

Pada 29 Januari lalu, ada surat mosi tidak percaya kepada anda. Lalu setelah itu anda memecat 27 pengurus KONI Kabupaten Solok. Apa yang terjadi?

Perlu saya luruskan dua hal tersebut. Pertama, mosi tidak percaya, surat tersebut memakai kop surat dan stempel KONI Kabupaten Solok, ini jelas pelanggaran serius. Surat itu ditandatangani oleh orang-orang yang tidak berwenang, di antaranya oleh 32 orang pengurus dan tenaga sekretariat KONI Kabupaten Solok. Lalu 19 orang penandatangan, bukanlah Ketua Umum atau Ketua Harian Pengcab-Pengcab. Hanya 6 orang Ketua Umum/Ketua Harian yang menandatangani. Yang paling fatal, surat mosi tidak percaya itu justru ditujukan kepada Ketua Umum KONI Sumbar, bukan kepada saya sebagai Ketua KONI Kabupaten Solok.

Kedua, saya tidak pernah memecat 27 pengurus tersebut. Itu merupakan fitnah besar. Yang benar adalah ke-27 pengurus tersebut diberhentikan dengan hormat terkait Surat Edaran (SE) Mendagri tentang tidak bolehnya PNS rangkap jabatan di kepengurusan. SE Mendagri itu, juga telah didisposisi oleh bupati.

Jadi, pemberhentian dengan hormat yang disalahartikan sebagai pemecatan itu, tidak ada kaitannya sama sekali dengan surat mosi tidak percaya itu. Tapi itu justru dijadikan isu sesat yang kejinya luarbiasa.
.
.

Menurut aturan, bagaimana proses Musorkablub?

Yang jelas, sebagai organisasi besar di Indonesia, ada mekanisme dan aturan, semuanya dijelaskan dalam AD/ART KONI yang diadopsi oleh KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota. Dalam AD/ART KONI dijelaskan, Musorkablub harus mengacu pada ART KONI pasal 36 ayat 3 butir a dan b. Butir a berisi “Musorkablub adalah amanah dari Musorkab, diajukan dengan syarat: ketua berhalangan tetap, meninggal dunia atau adanya permintaan tertulis dari 2/3 pengurus KONI. Butir b menjelaskan bahwa Musorkablub diselenggarakan oleh pengurus KONI. Jadi di AD/ART KONI tidak mengenal adanya Koordinator Pengusul Musyawarah Olahraga Daerah Luarbiasa.
.
.

Apakah ada kejanggalan?

Tidak hanya kejanggalan, saya melihat banyak sekali pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen. Ini adalah masalah serius dan perbuatan melawan hukum. Saya sudah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Secara mudah kita langsung tahu banyak kejanggalan dalam surat mosi tidak percaya dan surat pernyataan tersebut. Di antaranya, adanya tanda tangan ganda. Bahkan setelah kami telusuri ke beberapa orang yang bertanda tangan, mereka mengaku tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut. Mereka kemudian membuat surat penyataan di atas materai bahwa mereka tidak pernah menandatangani surat pernyataan untuk melakukan Musorkablub.
.
.

Setelah pelantikan tanggal 24 Agustus lalu, bagaimana upaya anda?

Saya menempuh jalur hukum. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat terungkapnya kebenaran. Sebelumnya saya dipanggil oleh DPRD dan saya sudah menjelaskan semuanya, termasuk kronologi dan pemalsuan yang mereka lakukan. DPRD justru menilai telah terjadi penzaliman kepada saya. Akhirnya lahirlah tiga rekomendasi yaitu tidak boleh ada pencairan dana sebelum masalah ini tuntas, lalu anggota DPRD tidak boleh menghadiri pelantikan, dan ketiga, Bupati/Pemkab harus segera menyelesaikan masalah ini.
.
.

Dana tak bisa cair, berarti, persiapan untuk Porprov terganggu. Padahal waktu tinggal 2,5 bulan lagi?

Itu yang sangat kami sayangkan. Tindakan mereka telah mengorbankan atlet, pelatih, offisial dan masyarakat Kabupaten Solok. Padahal dalam ART KONI pasal 35 ayat 4 disebutkan “Jika pada tahun pelaksanaan musyawarah olahraga bertepatan dengan adanya pekan olahraga, musyawarah dapat ditunda pelaksanaannya tiga bulan setelah berlangsungnya iven tersebut” . Sehingga, kalau mereka memang “orang olahraga”, tentu mereka tidak akan mau berbuat seperti ini. Bukan mereka yang menanggung efeknya, tapi insan olahraga Kabupaten Solok yang menjadi korbannya.
.
.

Beberapa pihak menilai masalah ini karena adanya campur tangan politik dalam olahraga, tanggapannya?

Saya rasa tidak ada campur tangan politik dalam hal ini, terutama DPRD. Mereka justru menilai telah adanya penzaliman kepada saya. Sehingga mereka mengeluarkan tiga rekomendasi.
.
.

Ada juga beredar isu bahwa kudeta ini didukung penuh Bupati Solok Gusmal. Tanggapannya?

Saya rasa tidak, selama ini hubungan saya dengan beliau sangat baik. Saya menilai bupati telah ditipu atau mendapatkan informasi yang keliru.
.
.

Mungkinkah kudeta ini karena alasan banyaknya uang beredar untuk Porprov ini?

Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi saya tak mau mengomentarinya lebih jauh, ini isu yang sangat sensitif.
.
.

Tahun 2014 lalu, Kabupaten Solok meraih 44 medali emas di Porprov dan berada peringkat 7 dari 19 kabupaten/kota, apakah bisa disamai di Porprov 2016 ini?

Saat ini saya sungguh sangat khawatir, meskipun sebelumnya saya sangat optimistis melewati raihan di Porprov Dharmasraya 2014 kemarin. Tapi sekarang, persiapan kita jadi terganggu. Seharusnya kita saat ini telah masuk dalam training center (TC) berjalan dan TC penuh. Hal itu telah kita rencanakan dan. programkan sejak lama.
.
.

Selama jadi ketua, tentu ada program-program andalan, apa saja?

Banyak program-program strategis yang kita rancang demi target di Porprov 2016 di Padang. Kita sudah meng SK-kan satuan tugas (Satgas) Porprov 2016. Bahkan, jauh-jauh hari, DPRD telah menyetujui anggaran sebesar Rp 4,6 miliar untuk menghadapi Porprov November 2016 mendatang.
.
.

Apakah pernah dihubungi pengurus yang baru?

Tidak pernah.
.
.

Pesan terhadap ketua dan kepengurusan saat ini?

Saya melayangkan gugatan secara hukum dan administratif. Saya juga berharap mereka mau bersikap rendah hati, dengan tidak mengorbankan atlet, pelatih, offisial dan masyarakat Kabupaten Solok. Apalagi mereka adalah rakyat Kabupaten Solok yang tentu cinta pada daerahnya. Saya hanya mengingatkan, jika kita melakukan tindak aniaya kepada orang lain, bahkan orang banyak, hukum karma akan berlaku.
.
.

Pesan kepada atlet, pelatih dan offisial pada Porprov mendatang?

Saya rasa di tingkat atlet, pelatih dan offisial, tidak terjadi gejolak. Justru mereka jadi korban. Pesan saya, tetaplah beraktivitas secara normal. Dan berdoalah agar masalah ini segera tuntas. Ini adalah cobaan. Allah pasti akan memberikan jalan terbaik dan tidak akan menganiaya hambanya. (***)
.
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*