Wilman Singkuan Laporkan Perkembangan Ke DPP, Rekomendasi DPC Belum Juga Dikeluarkan

H. WILMAN SINGKUAN

H. WILMAN SINGKUAN

PAYAKUMBUH, PADANGTODAY.com-Sampai hari ini, saat paripurna DPRD Kota Payakumbuh digelar, belum juga terdengar rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Demokrat kepada H Wilman Singkuan, sebab yang bersangkutan telah di rekomendasikan Dewan Pimpinan Pusat untuk didudukkan menjadi Wakil Ketua DPRD. Sebagaimana diketahui, bahwa atas perolehan kursi dan suara di Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu, tiga partai; Golkar, PKS, dan Demokrat memiliki hak masing-masingnya untuk menempatkan wakilnya di DPRD untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Partai Demokrat tampaknya akan ditinggalkan dalam penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Payakumbuh. Sebab, hingga Senin (29/9), lewat tiga  hari limit dan tenggat waktu yang diberikan oleh DPRD Payakumbuh, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat belum memberikan surat keputusan tentang siapa yang direkomendasi menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh.

Partai Demokrat tampaknya gonjang-ganjing sampai hari ini. Terjadi tarik-ulur kepentingan. Dewan Pimpinan Pusat dengan SK bernomor 55/SK/DPP.PD/VIII/2014, telah dikantongi oleh Wilman Singkuan. Surat Keputusan tertanggal 28 Agustus 2014 itu menjadi azimat kuat bagi Wilman Singkuan sebab resmi ditandatangani langsung oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat,  Ketua Harian Dr Syariefuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono MSc.

H Wilman Singkuan berencana ke Jakarta melaporkan perkembangan ini. Sebab, menurut Wilman Singkuan dalam proses partai, segala hal yang menyangkut keputusan DPP, harus segera ditindaklanjuti. Jika tidak ditindaklanjuti, harus segera dilaporkan. Wilman Singkuan akan segera menghadap Ketua Harian dan Sekjen yang telah mengeluarkan rekomendasi dirinya menjadi Wakil Ketua DPRD Payakumbuh kepada DPC.

Pertarungannya terletak di SK DPP yang merekomendasikan H Wilman Singkuan untuk duduk di kursi Wakil Ketua DPRD. SK ini sendiri diarahkan ke DPC yang Sekretarisnya Adi Suryatama yang juga anggota DPRD Payakumbuh. Politisi muda ini disebut-sebut sejak awal akan duduk di kursi Wakil Ketua.

Meski begitu, termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 376 ayat (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi, maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

Bunyi ayat ini memungkinkan terjadinya peralihan kursi Wakil Ketua kepada PKS di kedua kursi Wakil Ketua. Sama halnya kejadian yang terjadi saat DPRD Payakumbuh di tahun 2004-2009 lalu. Kala itu, dua Wakil Ketua DPRD berasal dari Partai Golkar, Asmadi Taher dan Abdul Khair.

Ditanyakan pendapatnya tentang hal ini, Asmadi Taher yang kini berwiraswasta, mengatakan bahwa kondisi dan situasinya berbeda. Jika di tahun 2004 aturannya mengarahkan ke situasi dua Wakil Ketua dari partai yang sama. Namun, di 2014 ini dalam kondisi DPRD Kota Payakumbuh kondisinya berbeda.

”Dalam 2004 dikatakan perolehan suara kedua terbanyak. Namun di 2014 perolehan kursi terbanyak. Lalu, dialaskan dalam ayat (8) …ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Ketua Sementara YB Dt Parmato Alam sendiri enggan mengomentari hal ini lebih lanjut. Katanya, DPRD tetap menunggu sampai hari Senin (29/9) saat paripurna penetapan Pimpinan DPRD dilakukan.

”Jangan dikomentari lagi lah. Kita tunggu saja sampai Senin. Di hari itu kita baru bisa tahu tentang hasil akhirnya,” ujar YB Dt Parmato Alam, kader Golkar tulen ini.
Sekwan Kota Payakumbuh H Atur Satria, tetap mengalaskan bahwa jika pada Senin hanya dua pimpinan saja yang berhasil melengkapi bahan dan telah diterima DPRD, maka hanya dua saja yang akan diajukan ke Walikota untuk selanjutnya diajukan Walikota ke Gubernur untuk di SK kan.

”Proses SK ini tak akan waktu lama, paling tiga hari!” tukas Sekwan.
DEADLINE

Sekwan Atur Satria, memberikan batas waktu kepada DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh untuk menyampaikan secara resmi surat pengajuan pimpinan definitif hingga Sabtu. Tercatat sudah tiga kali Sewan DPRD Kota Payakumbuh memberikan surat perihal pimpinan DPRD definitif kepada DPC Partai Demokrat Payakumbuh.

Pertama diberikan pada tanggal 8 September 2014 lalu dengan nomor 170/294/DPRD/2014, tidak kunjung dibalas beberapa lama, kembali dikirimkan surat bernomor 170/322/DPRD/2014 perihal Pimpinan Definitif, dan terakhir diberikan Rabu (24/9) kemarin bernomor 170/331/DPRD/2014.

Bila saja, sampai sidang paripurna Senin (29/9) hari ini Partai Demokrat Kota Payakumbuh tidak menyampaikan surat pengajuan nama pimpinan definitif, maka sidang internal itu akan tetap dilakukan.

”Dua partai pemenang lainnya sekali kita surati langsung memberikan balasan penyampaian nama ketua definitif. Partai Golkar sudah menyampaikan YB Dt Parmato Alam, sedangkan PKS Suparman SPd, tinggal Partai Demokrat yang belum menyampaikan surat SK sampai sekarang,” jelas Sekwan DPRD Kota Payakumbuh Atur Satria di gedung bagonjong nan megah itu.

Atur Satria mengatakan tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan Partai Demokrat belum juga menyampaikan nama Pimpinan Definitif. ”Soal itu kita tidak tahu, yang pasti kita sudah menyurati tiga kali,” jelasnya.

Atur Satria, juga menyampaikan akibat berlama-lamanya menetapkan Pimpinan Definitif DPRD, tentu berbagai program Dewan dan Pemerintah menjadi terganggu. Sebut saja, pembahasan RAPB Perubahan 2014 dan pembahasan RKUA-PPAS APBD 2015.

“Jelas ada dampaknya. Pertama kita harus membahas RAPBD Perubahan 2014, kemudian APBD 2015. Dan berbagai kegiatan lainnya,” jelasnya.

Ia berharap agar sesegera mungkin ditetapkan pimpinan definitif, agar semua program kerja yang menunggu bisa dilaksanakan dengan cepat. Sebab, bila nama-nama pimpinan definitif sudah di sidang paripurnakan secara internal maka sesegera mungkin akan disampaikan kepada Walikota Payakumbuh, dan diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat.

“Setelah ada surat dari Gubernur baru dilantik,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh Adi Suryatama, mengakui jika sudah ada dua surat yang disampaikan Sekwan kepada DPC Demokrat.

“Memang sudah dua dan yang ketiga ini sampai sekarang saya belum menerima, mungkin di Sekretariat. Kita memang dalam proses internal partai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sampaikan kepada Sekwan,” sebutnya.

Dia mengakui, bahwa dalam minggu ini akan disampaikan balasan surat kepada Sekwan, untuk memberikan nama pimpinan definitif DPRD dari Partai Demokrat.

“Secepatnya, mudah-mudahan minggu ini,” terangnya beberapa hari lalu.

Adi Suryatama, juga mengakui jika surat dari DPP Demokrat terkait penunjukan Wilman Singkuan sebagai pimpinan definitif sudah ada.

“Memang ada surat dari DPP,” akunya sembari mengakui bahwa apapun yang menjadi kebijakan internal partai akan dilaksanakan.

Saat dikonfirmasi kepada Wilman Singkuan, ia mengaku memang sudah mengetahui soal surat dari DPP Demokrat itu.

“Sudah sampai dari DPP dan ditujukan ke DPC, tetapi DPC yang belum meneruskan kepada Sekwan,” jelas Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai Demokrat Kota Payakumbuh itu singkat.

PARTAI ”SAKIT”
Yanuar Imam, Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan tegas, menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir, Partai Demokrat di Payakumbuh sedang sakit. Sakit dalam artian tidak berjalan sesuai fungsi partai atau fungsi organisasi.

”Partai ini mendapat bantuan dari pemerintah Rp90 juta lebih setiap tahunnya. Hingga hari ini, nyaris tidak jelas uang bantuan untuk partai pemegang lima kursi di DPRD Payakumbuh 2009-2014 itu. Kami, di PAC bahkan tidak merasa pernah lagi mendapat insentif kegiatan atau program,” ujar Yanuar Imam.

Bersama dengan Ketua PAC Payakumbuh Barat Aristo Warman, Ketua PAC Payakumbuh Selatan Andrifal, dan Ketua PAC Payakumbuh Utara Novi Metrina, mereka ini mengungkapkan bahwa Partai Demokrat yang kini dipimpin Plt Ketua, seperti ayam kehilangan induk. Nyaris tidak ada keputusan partai yang dikomunikasikan sampai ke PAC.

Maka keempat Ketua PAC Partai Demokrat Kota Payakumbuh ini sepakat menyampaikan bahwa ke depan Ketua DPC adalah yang benar-benar konsisten berbuat untuk partai. Sama halnya dengan siapa yang harusnya direkomendasi ke kursi Wakil Ketua DPRD, Yanuar Imam berfilosofi, bahwa yang tepat itu yang ”patuik” dan ”mungkin”.

”Mungkin” saja tapi tidak patut, kata Yanuar Imam sama juga menghancurkan kredibilitas partai. Juga sealiknya. Nah, makanya, jika memang sudah direkomendasi dengan surat keputusan resmi dari DPP, hendaknya DPC jangan lagi beralasan lain. Bahwa itu adalah pilihan terbaik partai, dengan pertimbangan dan keputusan bersama pimpinan pusat.

”Atau kalau DPC mau main-main silakan saja. Kita punya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang bisa menghukum siapa yang tidak patuh dengan petunjuk pimpinan yang lebih tinggi!” ujar keempat Ketua PAC ini.(malin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*